.  JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Jalur PPDB pada SMA, berbeda dengan SMK dan SLB. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Jalur PPDB pada SMA terdiri dari: jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur

perpindahan tugas orang tua/anak guru, dan jalur prestasi;

2. Jalur PPDB pada SMK terdiri dari: jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali;

3. PPDB  pada  SLB  tidak  berdasarkan  jalur,  namun  memperhatikan

kesesuaian kebutuhan khusus Calon Peserta Didik berdasarkan hasil diagnosa, dengan SLB.

Masing-masing jalur dijelaskan sebagai berikut:

1. Jalur zonasi:

a. Jalur zonasi merupakan jalur PPDB dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan

letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili Calon Peserta Didik.

b. Zona   adalah   kawasan   atau   area   yang   meliputi   beberapa   wilayah administratif pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

c.   Tempat domisili Calon Peserta Didik dari zona yang berbeda dengan satuan pendidikan, ditetapkan menjadi satu zona jika tempat domisili terletak di wilayah administratif desa/kecamatan yang berbatasan dengan zona tempat satuan pendidikan.

d.   Seleksi  PPDB  pada  jalur  zonasi  mengutamakan  jarak  terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan satuan Pendidikan.

e.   Jarak  domisili  dihitung  berdasarkan  jarak  dari  domisili/tempat

tinggal  ke  Satuan  Pendidikan  menggunakan  sistem  teknologi informasi (geolokasi);

f.   Domisili Calon Peserta Didik didasarkan alamat rumah pada Kartu

Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1(satu) tahun .

g.   Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah dengan ketentuan:

1)  satuan pendidikan mengajukan daya tampung bagi peserta didik

dari   luar   provinsi   melalui   Cabang   Dinas   Wilayah   untuk ditetapkan Dinas Pendidikan;

2)  Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat berkordinasi dengan Dinas

Pendidikan dari Provinsi lain untuk melakukan kesepakatan;

3)  kesepakatan yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan input

kuota luar provinsi pada sistem aplikasi PPDB.

h. Calon Peserta Didik jalur zonasi minimal 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau penyandang disabilitas;

i.   Calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur zonasi adalah Calon Peserta Didik yang berdomisili pada satu zona dengan sekolah yang dituju, mengutamakan jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan Pendidikan;

j.   Zonasi bagi ABK merupakan PPDB yang diperuntukkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang Disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif.

k. Ketentuan  mengenai  jalur  pendaftaran  PPDB  melalui  zonasi dikecualikan bagi:

1)  Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

2)  SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

3)  Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;

4)  Satuan pendidikan berasrama;

5) Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia Satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

l.   Satuan pendidikan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan pihak instansi/lembaga lain karena kepemilikan lahan milik instansi yang digunakan sekolah, memenuhi ketentuan berikut:

1)  menetapkan kuota zonasi khusus bagi calon peserta didik dari anak kandung anggota instansi melalui kordinasi dengan pihak instansi;

2) anggota instansi dibuktikan dengan kartu anggota/identitas resmi dari pimpinan instansi;

3)  melaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah, data kuota perjanjian kerjasama sebelum data daya tampung diunggah ke sistem IT PPDB, dengan melampirkan surat Perjanjian Kerja Sama;

2. Jalur Afirmasi

a. Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), minimal 20 % dari seluruh daya tampung sekolah.

b. Peserta  didik  KETM  dibuktikan   dengan  kepemilikan  dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti :

1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau

2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau

3) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau

4) Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau

5) Kartu Sembako Murah, atau

6) Kartu   penanggulangan   kemiskinan   lainnya   sesuai   program pemerintah pusat  atau daerah

c.  Seleksi jalur afirmasi berdasarkan jarak domisili Calon Peserta Didik

dengan sekolah yang dituju.

d. Jika beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Anak Guru.

a. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua.

b. kuota jalur perpindahan orang tua dapat digunakan bagi Calon Peserta Didik dari guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berdomisili dalam zonasi yang sama dengan sekolah yang dituju.

c. Perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas.

d. Calon   Peserta   Didik   anak   guru/tenaga   pendidik   dan   tenaga

kependidikan  dibuktikan  dengan  surat  penugasan  dari  pimpinan lembaga tempat bertugas orang tua Calon Peserta Didik.

e.  Kuota jalur perpindahan maksimal sebesar 5% dari keseluruhan Calon

Peserta Didik yang diterima.

f.   Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas tiga (3) tahun.

g.  Kriteria   jalur   perpindahan   orangtua/anak   guru   diatur   dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

h. Setiap  Satuan  Pendidikan  wajib  menyusun  Pedoman  Operasional Standar (POS) untuk pelaksanaan PPDB jalur Perpindahan tugas orang tua/anak guru .

i.  Seleksi jalur perpindahan dengan mempertimbangkan:

1)   domisili  pada  penugasan  orang  tua  Calon  Peserta  Didik  pada kota/kabupaten/wilayah atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju;

2)   Jarak terdekat dari domisili ke sekolah; dan

3)   usia Calon Peserta Didik.

4. Jalur Prestasi

a. Jalur  Prestasi  adalah  jalur  PPDB  menggunakan  seleksi  berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berupa perolehan nilai akademik pada rapor atau prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan;

b. Calon Peserta Didik jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam, atau luar zonasi sekolah yang bersangkutan;

c.  Kuota Calon Peserta Didik pada jalur prestasi SMA, merupakan sisa

kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, atau paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

d. Kuota jalur prestasi untuk SMK sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen), diperuntukan bagi prestasi perlombaan sebanyak 5% (lima persen), prestasi nilai rapor unggulan/kelas industri 30% (tiga puluh persen) dan prestasi nilai rapor umum 40% (empat puluh persen).

e. Seleksi jalur  prestasi nilai akademik  rapor  pada SMA  dilakukan

melalui pemeringkatan hasil kalibrasi nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5), pada mata pelajaran kelompok A, dengan variabel lain yang kriterianya ditetapkan satuan pendidikan berdasarkan pertimbangan aspek akademis atau aspek lainnya .

f.  Mata pelajaran kelompok A SMP/MTs , dapat dilihat pada struktur kurikulum yang terdapat pada bagian lampiran dari petunjuk teknis.

g. Penetapan kalibrasi nilai rapor dilakukan dengan ketentuan:

1)  Satuan   Pendidikan   mengkaji   dasar   pertimbangan   secara akademik (atau aspek lain  berbasis data) untuk menetapkan rumus yang digunakan;

2)  Dasar penggunaan rumus dijelaskan dalam POS PPDB sekolah;

3)  Penggunaan rumus menggunakan komponen utama nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada matapelajaran kelompok A, dengan variabel lain yang terstandarisasi;

h. Alternatif rumus yang dapat digunakan, meliputi:

1)  Rumus alternatif 1

Nilai Akhir = NA + NB NA = p x TS + 4 q (RU)

Dengan: 0,5≤ p ≤ 0,9, dan q = 1-p (ditentukan satuan pendidikan)

TS: total nilai rata-rata 4 mata pelajaran yang sama dengan yang di UN-kan dari semester 1 sampai dengan semester 5

RU: Nilai rata-rata UN 3 tahun

NB = TB

TB: Total nilai rata-rata 3 mata pelajaran yang tidak sama dengan mata pelajaran yang di UN-kan, dari semester 1 sampai dengan semester 5 )

Nilai Akhir = NA + NB

2)  Rumus alternatif 2

Nilai (skor) Akhir = NT + RU

NT = total nilai rata-rata 7 mata pelajaran kelompok A (dari semester 1 sampai dengan semester 5)

RU = nilai rata-rata UN 3 tahun

3)  Sebagai  contoh,  penggunaan  rumus  terdapat  pada  bagian lampiran dari juknis.

i.  Seleksi jalur prestasi nilai rapor pada SMK dilaksanakan dengan ketentuan:

1) Jalur   nilai   rapor   unggulan/kelas   industri   ,   berdasarkan

pemeringkatan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran kelompok A, serta memenuhi persyaratan khusus dan terpenuhinya minimal nilai mata pelajaran tertentu sesuai kelas industri (tercantum pada tabel 2)

2) Jalur nilai rapor umum berdasarkan pemeringkatan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan persyaratan khusus sesuai program keahlian/kompetensi keahlian

j.  Satuan pendidikan melakukan persiapan pelaksanaan jalur prestasi dengan tahapan:

1)    menetapkan kuota untuk masing-masing prestasi akademik nilai rapor dan prestasi perlombaan/ kejuaraan;

2)    menetapkan  jenis  prestasi  perlombaan/kejuaraan  dan  kuota masing-masing jenis yang dapat diterima sesuai program sekolah;

3)    menetapkan rumusan pengolahan nilai prestasi, baik prestasi

nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan;

4)    menyusun Pedoman Operasional Standar (POS) jalur prestasi;

5)    melaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk dteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang data sebagaimana dijelaskan pada angka 1) sampai dengan 4) untuk diinput pada aplikasi sistem PPDB;

6)    Melakukan seleksi jalur prestasi secara mandiri, berdasarkan pengolahan penilaian yang ditetapkan satuan Pendidikan.

7)    Menetapkan  hasil  PPDB  melalui  rapat  dewan  pendidik  yang

dipimpin kepala sekolah;

8)    Melaporkan hasil seleksi PPDB yang ditetapkan untuk diterima, kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan diunggah ke dalam sistem IT PPDB Disdik.

k. Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat istimewa berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;

l.  Kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari

cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang;

m. Kejuaraan  yang  diakui  adalah  kejuaraan  yang  diperoleh  selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat (paling lama tiga tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB) diutamakan dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;

n. Kejuaraan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di

tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/ kota atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

o. Kejuaraan tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah provinsi atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

p. Kejuaraan  tingkat  nasional  diselenggarakan  oleh  kementerian/

lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional;

q. Kejuaraan       tingkat       Internasional       yang       diakui       oleh

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga/instansi/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

r. Sertifikat penghargaan kejuaraan, diverifikasi dan dilegalisasi (jika kondisi masa darurat Covid-19 sudah berakhir), dengan ketentuan sebagai berikut:

1)  Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, tingkat provinsi,

nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;

2)  Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan

oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan;

3)  Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh

panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut;

s. Jika masa darurat Covid19 belum berakhir, piagam tidak dilegalisir.

Fotocopy  dokumen  Piagam  diserahkan  dengan  memperlihatkan dokumen asli, saat daftar ulang (disesuaikan protokol Covid19).

t.  Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan meliputi:

1) Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.

2) Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:

a) sains (ilmu pengetahuan);

b) teknologi tepat guna;

c)  seni dan budaya;

d) olahraga;

e)  kepramukaan.;

f)  keagamaan;

g)  Bela Negara;

h) Palang Merah Remaja; dan

i)  Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)

j)  bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)

u. Prestasi   bidang   keagamaan   berupa   kemampuan   hafiz   Qur’an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik. Prestasi hafiz Qur’an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili

Calon Peserta Didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur’an

sebagai berikut:

1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;

2) Kemampuan  hafiz dengan  jumlah  7  - 10  Juz setara  dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;

3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi